Elite Theory, Institusionalisme, Group Theory, Political System Theory

Elite Theory 

Teori elit (Elite Theory), adalah sebuah teori yang dianggap selalu mengalir dari atas ke bawah (top-down), yakni dari elit ke massa/rakyat; kebijakan publik itu dengan demikian tidak akan pernah muncul dari bawah (bottom-up) atau berasal dari tuntutan-tuntutan rakyat. Ditilik dari lensa konseptual model elit ini, maka jelas partisipasi rakyat atau keterlibatan publik (publik involvement) dalam proses perumusan kebijakan dan proses implementasi kebijakan publik di abaikan.” (Prof. Solichin Abdul Wahab, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, hal 80) 

Elite theory dalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif

Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:

• Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite tersebut.
• Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas.
• Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite consensus yang dapat diterima.
• Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa.
• Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner.
• Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa, dari pada sebaliknya.

Contoh Elite Theory :

• Kebijakan yang dilakukan untuk merevisi KPK, yang cenderung melemahkan KPK dalam menyelidiki dan memberantas KKN.
• Pada masa orde lama adanya kebijakan dekrit presiden 5 Juli 1959, karena itulah Indonesia pada masa itu menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang secara langsung maupun tidak langsung membuat keleluasaan untuk presiden Soekarno pada waktu itu mengarahkan arah perekonomian Indonesia, yang saat itu menjurus kepada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). 
•  Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing, pada eranya Presiden Megawati.

Institusionalisme 

Institusionalisme adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.

Contoh Institusionalisme :

• Kebijakan yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama penyaluran dana dari APBN dan APBD. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
• Kebijakan untuk memberikan otonomi kepada daerah agar daerah lebih leluasa untuk mengatur dan menggali potensi-potensi yang dimiliki. Yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
• Kebijakan untuk  mengembangkan potensi dan membangun sarana prasana desa melaluli LPMP.

      Group Theory 

Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan political interests group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.

Contoh Group Theory :

• Kebijakan untuk memberikan hak istimewa kepada daerah-daerah terntentu. Contohnya seperti : Aceh, Papua, Yogyakarta.
• Kebijakan pemberlakuan kembali kuota 30 persen perempuan dalam pemilihan legislatif. Kuota itu tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
• Kebijakan untuk memperoleh hak pemekaran daerah apa bila sudah memenuhi syarat dan criteria yang berlaku.

  

Political System Theory 

Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan (demands) dan dukungan (supports). Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policy) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan.

Contoh Political System Theory :

• Kebijakan mengenai kantong plastik berbayar dengan harga minimal Rp. 200,- yang akan mulai diberlakukan pada 21 Februari 2016, di 23 kota. Dua puluh tiga kota tersebut yakni DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Jayapura, Malang, Pekanbaru, Aceh, Kendari, Yogyakarta dan Tangerang Selatan.
• Kebijakan untuk mebayar Pajak Bumi dan Bangunan  untuk membantu keuangan daerah dan mempercepat proses pembangunan. 
• Mengikuti wajib belajar 9 tahun.
• Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
• Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah.